TVRINews, Jakarta
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai media sosial memiliki peran penting dalam demokrasi sebagai ruang bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan kegelisahan kepada pemerintah. Hal itu disampaikan Dino usai penyelenggaraan Indonesia Youth Democracy Forum (IYDF) 2026.
Menurutnya, media sosial bukanlah penyebab munculnya kritik terhadap pemerintah, melainkan wadah yang membuat suara masyarakat lebih mudah didengar publik.
"Anak muda kalau mereka resah, mereka pasti mengekspresikannya secara bebas di media sosial. Menurut saya, berikan ruang untuk itu,"kata Dino dalam keterangan yang diterima tvrinews di Sekretariat FPCI, Mayapada Tower 1, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Dino menjelaskan, perbedaan antara masa kini dan masa lalu bukan terletak pada adanya kritik, melainkan pada tersedianya platform yang memungkinkan aspirasi masyarakat diketahui secara luas. Sebelum media sosial berkembang, keluhan masyarakat umumnya hanya disampaikan di lingkungan terbatas.
Ia mencontohkan, saat masih bertugas di Istana, pemerintah memiliki tim khusus yang setiap hari membaca ribuan pesan singkat (SMS) dari masyarakat untuk memetakan keluhan, kritik, hingga masukan terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, mekanisme tersebut menunjukkan pentingnya pemimpin mengetahui langsung suara rakyat.
Dino menilai media sosial kini menjalankan fungsi serupa dalam skala yang lebih luas. Karena itu, pemerintah sebaiknya memanfaatkan media sosial sebagai salah satu indikator untuk memahami aspirasi publik, bukan berupaya membatasi ruang penyampaian pendapat.
Ia juga mengingatkan bahwa pemimpin tidak boleh terisolasi dari masyarakat oleh lingkaran di sekitarnya, sehingga kehilangan kepekaan terhadap persoalan yang dirasakan rakyat. Menurutnya, keterbukaan terhadap aspirasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Dalam forum tersebut, media sosial juga menjadi salah satu dari tiga tema utama diskusi, bersama hubungan partai politik dengan masyarakat sipil serta bagaimana kritik masyarakat dapat diterima secara konstruktif oleh pemerintah.
