TVRINews, Jakarta
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Aria Bima menyatakan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam upaya mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada periode 2024-2029.
Pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD dipercaya sebagai simbol dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memasuki periode 3.0. Pasangan ini menjadi kandidat yang diyakini dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan yang telah dibangun selama 10 tahun oleh Presiden Jokowi.
Saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama (1.0) dan kedua (1.2) )telah menunjukkan kesuksesannya dalam memimpin bangsa Indonesia.
Kemudian, untuk memastikan keberhasilan tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi dalam memimpin Indonesia.
“Target pasangan Ganjar-Mahfud adalah pertumbuhan ekonomi 8 persen. Indonesia, yang termasuk kategori negara berpenghasilan menengah akan menjadi negara maju berpenghasilan tinggi, atau bahasa Pak Jokowi yang sering disampaikan kepada Pak Ganjar adalah dari middle income trap menjadi negara maju,” kata Aria.
Disebutkan, visi pemerintahan Presiden Jokowi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dari 5 persen tahun 2014 menjadi 7 persen di tahun 2019 dengan fokus pada sektor sumber daya laut, pertanian, perkebunan, mineral, dan pariwisata.
Namun, pandemi Covid-19 menghambat upaya tersebut dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 5%.
Menurut Aria, setelah pandemi berakhir, Ganjar-Mahfud tidak memiliki target yang terlalu tinggi dalam membidik pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan fondasi ekonomi yang sudah dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi telah cukup kuat dan kokoh.
Akan tetapi, Aria mengingatkan bahwa keadilan sosial merupakan kunci utama bagi Ganjar-Mahfud Sat Set dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen selama periode 2024-2029.
Aria menjelaskan bahwa pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun (2014-2019), pemerintahan bekerja sama dengan partai pengusungnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, sebagai upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan.
“Pembangunan infrastruktur terjadi secara masif. Kita juga empowering sumber daya laut, pertanian perkebunan, mineral, dan pariwisata. Syukurlah, kesejahteraan diperkuat agar daya beli rakyat, yang terdampak pandemi Covid-19 dapat meningkat, sehingga pertumbuhan tetap berada pada posisi 5 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aria menjelaskan ada dua kategori utama kesejahteraan yang harus diperhatikan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan rakyat.
Ia berkata bahwa untuk memajukan masyarakat, mereka harus diberdayakan dengan baik. Jika mereka belum diberdayakan, itu berarti mereka masih tertinggal dalam perkembangan.
“Ini berarti pengeluaran rakyat harus kita turunkan,” tuturnya.
Sesuai dengan UU 1945 Pasal 33-34 tentang hak rakyat dan kewajiban negara. TPN Ganjar-Mahfud memahami pentingnya penyaluran bansos untuk membantu rakyat yang membutuhkan,
Kedua, UUD 1945, negara diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang tergolong dalam kategori fakir miskin dan anak terlantar.
“Jadi bansos adalah sesuatu yang tidak akan dihentikan. Bansos adalah salah satu solusi untuk membantu rakyat, terutama dengan adanya keberadaan KTP Sakti,” kata Aria.
Baca Juga: Ganjar Minta Lulusan Muda Bisa Optimalkan Potensi Perguruan Tinggi Hadapi Bonus Demografi
