TVRINews, Jakarta
Partai Demokrat memandang bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat memiliki hak fundamental untuk mengetahui secara jelas dan transparan mengenai posisi politik dari setiap partai politik yang ada.
Merespons dinamika dan berbagai pandangan yang berkembang di ruang publik, termasuk tanggapan dari PKB serta sejumlah partai politik lainnya mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP), Demokrat menilai ketegasan sikap politik sangat penting demi menghindari bias serta multitafsir di tengah masyarakat. Publik dinilai berhak mengetahui apakah PDIP memilih bergabung sebagai pilar pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada yang keliru dengan opsi politik apa pun yang nantinya diambil oleh PDIP. Menjadi bagian dari pemerintahan ataupun memilih jalur di luar pemerintahan adalah pilihan yang sama-sama sah dan terhormat dalam koridor demokrasi.
"Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu 20 Juni 2026.
Berdasarkan rekam jejak pengalaman empiris, Demokrat menekankan bahwa posisi politik yang benderang akan memudahkan rakyat dalam memahami arah perjuangan sebuah partai. Hal ini sekaligus menjadi parameter bagi publik untuk menilai konsistensi antara narasi yang dilemparkan dengan tindakan nyata di lapangan.
"Demokrat pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri," lanjutnya.
Di sisi lain, Demokrat menyatakan tetap menghormati pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut partainya merupakan partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai dengan amanat keputusan Kongres Partai. Kendati demikian, Demokrat menilai penegasan tersebut harus tecermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak memicu kebingungan publik.
"Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi," tambahnya.
Demokrat meyakini bahwa keberlangsungan check and balances dalam iklim demokrasi yang sehat mutlak membutuhkan pembagian peran yang klir antara partai penyokong pemerintah dan kekuatan penyeimbang.
"Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," tegasnya.
Melalui pandangan ini, Demokrat berharap PDIP dapat segera menegaskan posisi politiknya secara konsisten demi memberikan kepastian kepada konstituen sekaligus memperkuat struktur demokrasi di Indonesia.
"Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," pungkasnya.
