TVRINews, Jakarta
Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional yang dilakukan pada 11–17 Mei 2026 dengan metode stratified multistage random sampling. Survei melibatkan 1.220 responden dari 38 provinsi di Indonesia dengan margin of error ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih menggunakan aplikasi digital. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden di desa atau kelurahan terpilih. Survei ini bertujuan mengukur kinerja pemerintahan serta efektivitas program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tingkat kepuasan dan kepercayaan publik
Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 74,2 persen, sementara tingkat kepuasan berada di angka 72,2 persen. Poltracking mencatat angka tersebut masih tergolong tinggi karena berada di atas 70 persen.
Alasan utama kepuasan publik antara lain bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran (14,0 persen), program Makan Bergizi Gratis (MBG) (13,8 persen), serta gaya kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa (10,6 persen).
Jika dilihat per bidang, tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada sektor kesehatan (75,4 persen), disusul pertahanan dan keamanan (74,5 persen), pendidikan (72,5 persen), sosial budaya (70,3 persen), serta politik dan stabilitas nasional (69,1 persen). Sementara sektor hukum dan pemberantasan korupsi berada di angka 64,5 persen, dan ekonomi menjadi yang terendah dengan 59,2 persen.
Persebaran kepuasan publik
Survei juga menunjukkan tingkat kepuasan relatif merata di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah–DIY, Jawa Timur, DKI Jakarta–Banten, Sulawesi, Kalimantan, Bali–Nusa, hingga Maluku–Papua.
Berdasarkan kelompok usia, seluruh generasi mulai dari Gen Z, milenial, Gen X, baby boomers, hingga silent generation juga menunjukkan kecenderungan puas terhadap kinerja pemerintah.
Evaluasi lembaga negara
Dalam penilaian lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia atau TNI memperoleh tingkat kepuasan tertinggi sebesar 78,9 persen. Disusul lembaga kepresidenan (70,7 persen) dan Bawaslu sebesar 70,1 persen.
Sementara itu, DPR RI mencatat tingkat kepuasan paling rendah yaitu 57,3 persen.
Penilaian terhadap fungsi DPR juga berada di bawah 60 persen, termasuk pengawasan pemerintahan (60,3 persen), legislasi (57,2 persen), penyerapan aspirasi publik (56,1 persen), serta perumusan anggaran negara (54,6 persen).
Program prioritas pemerintah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh publik, yakni 27,6 persen, disusul Kartu Indonesia Sehat (11,1 persen), Kartu Indonesia Pintar (10,1 persen), layanan kesehatan gratis (8,5 persen), dan Bantuan Subsidi Upah (8,3 persen).
Dari sisi ketepatan sasaran, MBG kembali menempati posisi teratas (24,5 persen), diikuti Kartu Indonesia Sehat (12,0 persen), Kartu Indonesia Pintar (10,7 persen), layanan kesehatan gratis (10,6 persen), dan BSU (7,4 persen).
Program MBG juga menjadi yang paling dikenal publik dengan tingkat awareness mencapai 92,1 persen. Dari mereka yang mengetahui program tersebut, 55,6 persen menyatakan puas, sementara 41,2 persen tidak puas.
Isu utama publik
Dalam aspek isu sosial-ekonomi, responden menyebut harga kebutuhan pokok yang mahal sebagai masalah utama (37,5 persen), diikuti sulitnya lapangan kerja (9,2 persen), dan mahalnya biaya kesehatan (7,8 persen).
Sebanyak 77,4 persen responden juga menyatakan setuju terhadap pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Sementara itu, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi paling dirasakan dalam bentuk kenaikan harga kebutuhan pokok (53,8 persen), tarif transportasi (16,4 persen), serta ketidakcukupan penghasilan bulanan (10,1 persen).
Catatan survei
Poltracking menegaskan hasil ini merupakan potret opini publik pada periode survei Mei 2026, dan persepsi masyarakat masih dapat berubah seiring perkembangan isu politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah ke depan.
