TVRINews, Jakarta
Co-Captain Timnas AMIN Sudirman Said mendukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera menindaklanjuti terkait dengan dugaan aliran dana tambang ilegal yang digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu 2024.
Hal tersebut, ia sampikan usai Timnas AMIN Resmikan ‘Gerakan Rakyat 1 Juta Kentungan Perubahan 2024’ di Rumah Perubahan di Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat 15 Desember 2023.
"Ini kita akan mensupport PPATK untuk menjalankan fungsinya. Kalau, memang ditemukan adanya aliran dana-dana yang dirasa ilegal atau tidak normal," kata Sudirman
Kemudian, Sudirman menuturkan pihaknya menaruh harapan kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian, KPK dan Kejaksaan agar dapat segeta ditindaklanjuti temuan tesebut.
"Kita menaruh harapan kepada semua institusi penegak hukum, KPK, Bawaslu, TNI, Polri agar dapat berfungsi secara penuh secara maksimal sesuai dengan tupoksinya," terang Sudirman.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Pelatih Timnas Amin, Jazilul Fawaid juga meminta agar PPATK dapat segera mengusut temuan tersebut.
"Ya tentu silahkan ditelusuri karena PPATK buat kepentingan orang banyak. Kalau faktanya ada proses dilanjutkan. Karena dari dulu PPATK kerap mengaluarkan isu isu yang tidak jelas sumber instrumennya. Ini ngomong lagi soal dana tambang untuk pemilu, karena saat dibuka tidak jelas wujudnya," kata Jazilul
Jazilul menilai, jika PPATK seharusnya tak perlu mempublikasi temuan tersebut jika memang benar ditemukan.
Hal ini karena, dengan diumumkan seperti ini akan ada tudingan dari pihak satu ke pihak lainnya.
"Nanti tudingan kami sudah jelas arahnya. Nanti kalau begitu kami menuding. Itu artinya PPATK memberi inspirasi kepada kami untuk menuding sana sini," terang dia.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menemukan adanya transaksi yang mencurigakan dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya yang mengalir buat kegiatan kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Kita kan pernah sampaikan indikasi dari illegal mining (tambang ilegal)," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di sela-sela Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.
