TVRINews, Banten
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus menggencarkan program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti).
KTP Sakti dirancang untuk mengintegrasikan beberapa program kartu yang saat ini telah diperkenalkan oleh pemerintah, termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sedang dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Melalui penggunaan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang tercakup dalam KTP, program ini bertujuan untuk menyederhanakan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan melalui program KTP Sakti, Ganjar-Mahfud akan melanjutkan kerja kerakyatan Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diungkapkan oleh Hasto dalam rangkaian Safari Politik, hadir dalam konsolidasi internal DPC PDIP Kabupaten Lebak di Gedung As Sakinah, Jalan Soekarno-Hatta, Cibadak, Banten, Minggu, 10 Desember 2023.
"Maka, ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, apa yang dijawab Pak Ganjar berbeda dengan yang dijawab Pak Prabowo," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Minggu, 10 Desember 2023.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu mengatakan Ganjar punya solusi berupa KTP Sakti untuk menyelesaikan persoalan rakyat, utamanya berkaitan kemudahan akses terhadap kebutuhan pokok. KTP Sakti menjadi program yang menyempurnakan kebijakan era Jokowi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Apa yang dilakukan Ganjar di dalam melanjutkan, memperbaiki, mempercepat capaian dari presiden Jokowi untuk rakyat, jawabannya KTP Sakti saudara sekalian," ujar Hasto.
Ia meminta kader PDIP di Banten untuk bisa menyosialisasikan program unggulan Ganjar berupa KTP Sakti yang bakal mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Maka, sampaikan ke rakyat, dalam upaya mempercepat gerak cepat Indonesia unggul, di dalam menyempurnakan terhadap yang dilakukan Pak Jokowi yang juga kepemimpinan sebelumnya berasal dari pendidikan kepartaian kita, dengan KTP Sakti ini. Dengan KTP Sakti, kita akan integrasikan, kita satukan komitmen terhadap Wong Cilik. Karena fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini ada kartu sehat, kartu Indonesia pintar, ada PKH, ada program satu keluarga satu sarjana, ada raskin, semua nanti cukup dilanjutkan dengan kartu tanda penduduk Indonesia Raya pintar. Maka ini dinamakan KTP Sakti," ucap Hasto menjelaskan.
Nantinya, rakyat tidak perlu memiliki banyak kartu demi mendapat bantuan. Menurutnya, KTP Sakti bisa terwujud dengan penyatuan data. Kader PDIP sekaligus MenPAN-RB Azwar Anas bakal menjadi sosok yang mengeksekusi hal tersebut.
"Jadi, bagi rakyat miskin, tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukkan KTP Sakti. Caranya bagaimana? Caranya dengan pertama satu data. Sehingga kita bangga sebagai warga Indonesia karena KTP ini mencerminkan komitmen paling fundamental terhadap pemerintahan untuk rakyat. Pak Anas sudah lakukan. Beliau punya pengalaman. Maka kartu sakti ini basisnya single ID. Ini akan menjadi NPWP, ini akan menjadi satu data setiap warga Indonesia, termasuk terkait dengan jaminan sosial, itu semua diintegrasikan dalam kartu sakti," tutur Hasto.
