TVRINews, Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta adanya penindakan terhadap temuan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.
Puan juga menekankan pentingnya peran leading sector dalam penanganan bencana, termasuk Karhutla.
“Terkait (bekas lahan) Karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, nanti kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Informasi mengenai lahan bekas karhutla yang langsung ditanami kelapa sawit sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial.
Bahkan polisi turun tangan menyelidiki video yang memperlihatkan area bekas lahan terbakar telah ditanami bibit kelapa sawit di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Sorotan mengenai persoalan tersebur sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar lahan yang dibakar langsung berubah menjadi wilayah perkebunan sawit segera diselidiki karena menurutnya sudah kelewatan.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga meminta nama-nama korporasi yang terlibat Karhutla. Prabowo mengatakan izin perusahaan yang bersalah akan dicabut.
Terkait hal ini, Puan menegaskan harus ada penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan untuk alih fungsi sebagai perkebunan sawit.
“Itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera ditindak,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya koordinasi terpadu dalam penanganan bencana, termasuk Karhutla. Ia juga memandang perlu ada leading sector yang menangani persoalan kebencanaan sebagai penanggung jawab teknis.
“Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu, ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini sehingga bisa segera selesai,” ungkap Puan.
“Waktu saya berada di Pemerintah, yang menjadi leading sector-nya itu adalah BNPB. Untuk Karhutla pun harusnya dilakukan seperti itu,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.
Untuk itu, Puan mengatakan pimpinan DPR akan mendorong Pemerintah untuk menentukan leading sector untuk menangani Karhutla.
“Karena masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya,” jelas Puan.
Puan mengingatkan Karhutla telah berdampak terhadap banyak sektor, baik kesehatan, pendidikan, sosial dan berbagai permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya.
“Bagaimana ini terkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu,” sebut cucu Bung Karno ini.
“Itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya,” tutup Puan.
