TVRINews Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat dan terpadu dalam menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Senin, 7 September 2026.
Puan meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak erupsi dapat terpenuhi. Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi,” ujar Puan.
Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang meningkat telah menimbulkan sejumlah dampak. Sebaran abu vulkanik dilaporkan memengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah, termasuk Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, serta mengganggu jarak pandang.
Abu vulkanik juga berdampak terhadap transportasi udara. Sejumlah bandar udara mengalami gangguan operasional sehingga penerbangan masyarakat terganggu.
Selain transportasi, Puan menyoroti potensi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Partikel abu dapat menyebabkan iritasi mata, batuk, hingga gangguan saluran pernapasan, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.
Di sejumlah daerah yang terdampak cukup parah, aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat juga ikut terganggu. Beberapa daerah menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap anak-anak.
“Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran negara yang lebih cepat,” ucap Puan.
Puan juga meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja sebagai satu kesatuan. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh perlindungan yang sama meskipun berada di wilayah administrasi yang berbeda.
“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” tutur Puan.
Ia menekankan pemerintah perlu memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai langkah penanganan erupsi, mulai dari evakuasi hingga perlindungan kesehatan, transportasi, dan pendidikan.
“Bagaimana warga di kawasan berisiko dapat segera mencapai tempat aman, masyarakat terdampak memperoleh perlindungan kesehatan, penumpang memperoleh kepastian perjalanan, dan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan,” kata Puan.
Puan turut meminta perhatian terhadap kelompok masyarakat yang penghasilannya terdampak akibat pembatasan aktivitas. Mereka antara lain pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga yang kehilangan pendapatan sementara.
“Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” ujar Puan.
Untuk sektor transportasi udara, Puan meminta pemerintah menyiapkan pemulihan operasional secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan.
“Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan,” kata Puan.
Puan juga mendorong pemerintah memberikan informasi secara berkala mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana dan dampak kesehatan akibat abu vulkanik dinilai perlu terus ditingkatkan.
“Tentunya edukasi dan sosialisasi dalam menghadapi bencana kegunungapian harus semakin ditingkatkan. Khususnya mengenai dampak kesehatan kepada masyarakat akibat sebaran abu vulkanik,” ujar Puan.
DPR RI, kata Puan, akan mengawal respons pemerintah dalam menangani erupsi Gunung Anak Krakatau melalui alat kelengkapan dewan terkait.
“Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat,” tutur Puan.
Kepada masyarakat, Puan mengimbau agar tetap tenang dan mengikuti informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber terpercaya serta kanal resmi pemerintah.
“Tetap tenang dan tidak perlu panik. Ikuti anjuran dari Pemerintah dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi,” ujar Puan.
Ia juga mengingatkan masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan yang tidak mendesak.
“Sebagai langkah antisipasi, gunakan masker saat beraktivitas. Sebisa mungkin kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting agar tidak terpapar sebaran abu vulkanik. Utamakan selalu kesehatan dan keselamatan diri,” kata Puan.
