TVRINews, Jakarta
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik serta siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikannya dalam pidato politiknya dalam rangka memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Sabtu, 5 September 2026.
AHY menjelaskan bahwa keberlangsungan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada iklim politik yang terbuka serta penegakan hukum yang tepercaya.
"Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta checks and balances yang sehat. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," tegas AHY.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai reformasi dalam setiap kontestasi politik, di mana penyelenggaraan pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis.
"TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis. Setiap peserta pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil," tegasnya.
Pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan dinilai menjadi pelajaran berharga dalam menjaga prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Seluruh pihak yang berkontestasi diimbau untuk siap menerima hasil pemilu secara dewasa.
"Siapa pun yang menang, harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan siapa pun yang kalah, harus menghormati kehendak rakyat. Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun," ungkap AHY.
Lebih jauh pada kesempatan tersebut, AHY mengingatkan bahwa pemilu pada hakikatnya adalah saluran utama bagi kedaulatan rakyat yang tidak boleh dibatasi oleh kepentingan pihak tertentu.
"Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," pungkasnya.
