TVRINews, Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membantah terkait dengan penyataan politikus PDI-Perjuangan, Aria Bima yang menyebut jika lembaga survei harus mendapatkan izin dari Kapolres setempat terlebih dahulu sebelum menyebar kuesioner.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dengan tegas mengatakan, jika institusi bhayangkara tak memiliki kewanangan untuk mengurus lembaga survei.
"Kami menjelaskan kaitannya dengan lembaga survei yang ingin menyebarkan kuesioner tentunya bukan merupakan ranah kepolisian, sehingga tidak harus izin kepolisian," kata Ramadhan, kepada awak media Selasa, 2 Januari 2024.
Selain itu, Jenderal bintang satu tersebut akan pastikan jika Polri tetap bersikap netral sesuai aturan dan arahan pimpinan.
"Kembali ke netralitas Polri, Polri itu tidak boleh berpihak pada salah satu paslon, kepada salah satu caleg, ya intinya tidak boleh terlibat politik praktis," ucapnya.
Kemudian, Ramadhan menernagkan jika Polri memiliki tugas pokok seperti mengawal agar pesta demokrasi berjalan dengan lancar, aman, tertib dan damai.
"Kepolisian bertugas mengamankan dan memelihara kamtibmas menjaga agar kegiatan masyarakat berjalan dengan aman tertib dan lancar," ujar dia.
Sebelumnya, Aria Bima, Politisi PDI-Pejuangan menuturkan jika adanya upaya penggiringan opini dalam satu putaran melalui lembaga survei.
Menurutnya, lembaga survei seharusnya memotret realitas, tapi ini malah menggiring realitas opini yang ada.
“Ini kan ada opini publik, dibangun lewat survei, kemudian diglorifikasi 1 putaran, kemudian survei yang harusnya memotret realitas tapi ini menggiring realitas opini yang ada,” kata Aria Bima kepada wartawan di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta, Senin, 1 Januari 2024.
Baca Juga: Ini Tanggapan TKN Atas Kabar Dipanggilnya Gibran Oleh Bawaslu Jakpus
