TVRINews, Jakarta
Direktur Pemberdayaan Perempuan TPN Ganjar-Mahfud, Sandrayati Moniaga menyatakan bahwa isu reforma agraria yang disampaikan oleh Mahfud MD pada debat Cawapres kemarin malam, merupakan agenda lanjutan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan Sandrayati dalam diskusi yang bertema 'Kalkulasi Kebijakan Redistribusi Tanah dan Administrasi Keadilan Sosial Lewat Pemenuhan Hak Ulayat dan Masyarakat Adat di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tentang reforma agraria sebenarnya melanjutkan agenda Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi sudah ada agenda reforma agraria yang saat ini terlalu heavy on legacy," kata Sandra, Senin, 22 Januari 2024.
"Sudah berapa ribu sertifikat, tapi reforma agraria sebagaimana tertuang dalam dokumen Perpres mau pun dalam TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 bukan hanya legalisasi, dia harus masuk ke redistribusi, restitusi hak, dan penyelesaian konflik," sambungnya.
Terkait isu reforma agraria, kata Sandra, pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 Ganjar-mahfud berkomitmen untuk menyelesaikan konflik pertanahan, melakukan redistribusi tanah, dan melakukan restitusi tanah kepada masyarakat yang berhak.
"Bagaimana dengan isu reforma agraria? reforma agraria dijelaskan oleh Pak Mahfud memang ada legalisasi kemudian ada redistribusi, reforma agraria juga mencakup restitusi atau pemulihan hak dan khusus agenda Ganjar-Mahfud ada penyelesaian konflik," ucap Sandra.
"Kenapa perlu itu? karena negara kita itu memang mendapat warisan baik zaman kolonial dan pemerintahan Orde Baru konflik agraria yang luar biasa," lanjutnya.
Selain itu, Sandra memperkirakan terdapat sekitar 6.000 kasus konflik agraria setiap tahunnya. Namun data tersebut, menambahkan data yang telah diungkapkan Mahfud MD pada debat cawapres bahwa terdapat sekitar 2.500 kasus konflik agraria.
"Kalau diikuti Pak Mahfud bilang sekitar 2.500 kasus itu yang dilaporkan ke Polhukam, di Komnas HAM setiap tahun kami menangani hampir 3.000 kasus bisa sebagian sama maupun lain. Ada yang ke BPN, ada yang ke LHK, ESDM, dan KSP," ujarnya.
"Jadi bayangkan saya menduga sekitar 6.000 kasus setiap tahun yang mungkin lebih dari separuhnya kasus yang tidak selesai puluhan tahun. Ada kasus sejak saya di Walhi sampai sekarang belum selesai, Toba Pulp Lestari misalnya di Sumatra Utara dan lain-lain," tambahnya.
