TVRINews, Jakarta
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi telah mendeklarasikan akan mendukung paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jl. Brawijaya X, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.
Sebagai informasi, KAMI Lintas Provinsi merupakan gerakan moral dari aliansi masyarakat sipil dengan kepengurusan di 15 provinsi.
Sekretaris Presidium KAMI Lintas Provinsi, Sutoyo Abadi menyampaikan jika mereka akan tetap berijtihad politik dengan tetap berpegang teguh pada jati diri yakni, menyelamatkan dan menjaga Indonesia agar tetap sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
"Setelah lama mengkaji, menimbang dan mengamati, akhirnya KAMI Lintas Provinsi menjatuhkan pilihan untuk mendukung paslon nomor urut 1 AMIN. Sekitar 50 orang Presidium KAMI dari 15 provinsi menyampaikan sikap dalam deklarasi dukungan AMIN," kata Suyoto.
Sutoyo menambahkan, jika KAMI Lintas Provinsi ini telah melakukan kajian terhadap rekam jejak dan visi misi capres-cawapres lainnya.
"Setelah mencermati dan mengkaji rekam jejak maupun visi misi paslon capres-cawapres nomor urut 01 yang secara mendasar ingin melakukan perubahan secara konsisten sangat dekat dan sejalan dengan jati diri maupun visi dan misi KAMI," ujarnya.
Tak hanya itu, ia menuturkan jika KAMI Lintas Provinsi akan terus berjuang untuk memenangkan AMIN pada Pilpres 2024.
"Kemudian meminta KAMI kabupaten/kota dari setiap provinsi serta seluruh organisasi dan tokoh personal deklarator maupun jejaring pendukung yang selama ini telah berjuang untuk pemenangan AMIN,” ucapnya.
Selain mendukung pasang AMIN, KAMI Lintas Provinsi juga meminta agar paslon nomor urut 1 dapat Komitmen dan janji politik AMIN. Seperti menempatkan pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, meluruskan format demokrasi yang meletakkan kekuasaan tertinggi pada kedaulatan rakyat.
“KAMI Lintas Provinsi juga meminta AMIN untuk memberantas semua bentuk tindak dan perilaku koruptif secara tegas dan cepat dan mengembalikan marwah dan kewibawaan KPK. Kemudian menghapus dan mencegah praktik dinasti politik, oligarki ekonomi dan politik, kleptokrasi, dan segala bentuk penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan,” imbuhnya.
Baca Juga: Jelang Debat Kelima, TKN Sampaikan Persiapan Prabowo Baik Dan Istirahat Cukup
