TVRINews, Jakarta
Pakar Politik Internasional, Prof. Ikrar Nusa Bhakti menilai bahwa dalam hampir lima tahun kepemimpinan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) nyaris tak ada hal yang bisa dibanggakan.
Hal tersebut, ia sampaikan dalam Media Discussion di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.
“Misalnya, pada kasus pembatalan proyek kapal selam antara PT PAL dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd. Di sini kita melihat bukan hanya soal pembayaran yang masih bermasalah, tapi juga bagaimana kelayakan kapal selam itu,” kata Ikrar, di Media Center TPN, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud: Prabowo Mempunyai Pandangan Sempit dengan Kekuatan Militernya
Ikrar juga menyorot proyek-proyek bermasalah Kementerian Pertahanan lain, karena melakukan pembelian pesawat dan alat utama sistem persenjataan secara periodik dengan membabi buta.
“Untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF), Prabowo membeli pesawat tempur dan alutsista lain, prinsipnya yang penting beli, yang penting ada. Padahal persiapan operasionalnya tidak mudah,” ucapnya.
Karena itu, Ikrar sejak awal membantah bahwa topik debat kemarin sebagai ‘makanannya’ Prabowo.
“Banyak orang menilai tema debat itu sebagai bidangnya Prabowo, karena selain jadi Menhan, juga pengalamannya sebagai militer aktif sampai 1998. Faktanya, sebagai menteri, Prabowo selalu menyalahkan orang lain,” ungkapnya.
Ikrar mencontohkan, dalam kaitan kegagalan food estate, Prabowo cenderung menyalahkan Menteri Pertanahan. Pada kasus minimnya alutsista menyalahkan Menteri Keuangan yang tak menyetujui anggaran pembelian senjata, dan lain-lain.
“Padahal, sebuah kebijakan pertahanan tak hanya tergantung Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Haneg) semata. Semua negara kalau mau membangun kekuatan tempurnya selalu melakukan kajian strategis pertahanan, agar bisa menggambarkan keadaan geopolitik negara itu dalam sekian tahun mendatang,” kata Duta Besar RI untuk Tunisia 2017-2021 itu.
Menurut Ikrar, semua negara di dunia ini, termasuk Indonesia, kalau mau membeli senjata harus lapor ke PBB. Kebijakan itu untuk mencegah perlombaan persenjataan antar negara di dunia.
“Yang terjadi saat ini, kita beli persenjataan bukan untuk perlombaan senjata, tapi untuk mengganti alutsista yang usang, demi memenuhi MEF Yang dibilang membuka rahasia itu kalau membocorkan rencana pertahanan akan datang,” tuturnya.
