TVRINews, Jakarta
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pentingnya kebijakan dalam bersinergi antara DPR RI dan Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang merupakan tanggung jawab.
Hal ini, Hasto juga mengungkapkan soal rapat PDIP dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengenai menjaga suatu komitmen atau perintah yang dijalankan agar tidak ada politisasi terhadap bansos.
“PDIP menempatkan pentingnya seluruh kebijakan sosial yang dilakukan negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada tahun 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen, itu merupakan tanggung jawab negara,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Januari 2024.
“Bu Risma menyampaikan bahwa seluruh komitmen-komitmen yang menjadi perintah konstitusi akan dijalankan dan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan benar-benar dipakai sebagai komitmen keberpihakan kepada bocah kecil (bocil)” tambahnya.
Tak hanya itu, Hasto mengungkapkan menyambut masa pemilu 2024 capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud sosok pasangan yang sat set (gerak cepat).
“Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang mumpuni, merakyat,sat set, gaspol” ungkapnya.
Maka, Hasto menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud mendapatkan dukungan terhadap pemberian bansos dari pemerintah selama pemilu 2024 salah satunya yaitu Kemensos.
“Pada 30 Desember lalu telah dilakukan konsolidasi Tim Pemenangan Nasional dengan menggunakan semangat 45, penuh perjuangan, keyakinan untuk memerdekaan rakyat di Pemilu 2024 dari berbagai bentuk intimidasi, politik uang, karena itu bagian dari kejahatan demokrasi,” tegas Hasto.
