TVRINews, Jakarta
Co-captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) Sudirman Said mengaku terkejut terkait pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa seorang Presiden boleh ikut berkampanye dalam Pemilu.
Tak hanya itu, ia menilai bukan hanya dia saja tapi semua pihak ikut terkejut dengan pernyataan dari Jokowi pada Rabu 24 Januari 2024 pagi tadi.
"Saya kira kita semua kaget, semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus menerus," ujar Sudirman Said termasuk tvrinews.com di Rumah Perubahan Timnas Amin, Jakarta Selatan pada Rabu 24 Januari 2024.
Lebih jauh, kata Sudirman, aparatur sipil negara (ASN) memang seharusnya tidak boleh bersikap subjektif dalam pemilu 2024 ini. Hal ini karena, mereka memiliki kewenangan untuk kepentingan terhadap rakyat Indonesia.
"Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu," kata Sudirman lagi.
Ia menerangkan, jika menurut undang-undang memang mengatur mulai dari presiden hingga menteri yang bukan ASN bisa saja melakukan kampanye.
Namun, saat Jokowi mengatakan jika presiden boleh ikut kampanye asal tak menggunakan fasilitas negara. Disitu akan menjadi sebuah sorotan.
Hal ini karena, jika seorang menteri melakukan kegiatan pasti selalu diikuti oleh fasilitas yang disediakan oleh negara untuk mereka.
"Sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? sulit kan? ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. Rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara," ucapnya.
"Presiden itu sekali bergerak, ratusan orang karena ada paspampres, kendaraan, fasilitas penginapan. Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan. Itu aspek teknis," imbuh Sudirman.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang presiden boleh saja ikut berkampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Selain itu, Jokowi menyatakan jika presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.
“Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
“Tapi yg paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Jokowi berpandangan bahwa menteri-menteri yang berasal dari non politik boleh ikut berkampanye karena mereka juga memiliki hak demokrasi dan hak politik.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ucap Jokowi.
