TVRINews, Jakarta
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan kebijakan negara dan bukannya hadiah dari presiden.
Menurutnya, bansos merupakan hak warga negara yang dipenuhi oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara.
"Politisasi bansos, saya sampaikan dulu bahwa bansos itu adalah kebijakan negara bukan hadiah dari presiden," kata Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' di Pos Bloc, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2024.
Kemudian, Mahfud menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar, terdapat satu bab khusus tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial yang membahas mengenai fakir miskin yang harus dipelihara oleh negara, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial atau bansos.
"Sebarkan kepada masyarakat bahwa bansos adalah hak masyarakat yang diambil juga dananya dari rakyat, ini terkadang salah kaprah, kadang dibagikan dipinggir jalan dikasihkan orang naik mobil, bansos dibagikan bukan dijalan raya tapi di desa-desa terpencil," ucap Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan bahwa sejumlah menteri yang menyebut bansos berasal dari Presiden Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan kesan bahwa bansos digunakan untuk kepentingan tertentu, padahal bansos merupakan perintah undang-undang dasar.
"Ini harus ditegaskan, karena ada juga para menteri mengatakan ini (bansos) dari Presiden Republik Indonesia, 'ini bapaknya calon wakil presiden, lho' gitu sehingga ditempeli, sehingga tidak boleh, bansos itu perintah undang-undang dasar," tegas Mahfud.
