TVRINews, Jakarta
Amnesty International Indonesia meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memasukkan tiga topik penting mengenai hak asasi manusia (HAM) dalam agenda debat calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan tiga agenda penting kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketiga agenda tersebut mencakup kebebasan berekspresi, penegakan hak asasi manusia (HAM) untuk memastikan aparat keamanan memiliki akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang tinggi, serta penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.
"Tadi kami sampaikan bahwa kebebasan berekspresi ini sudah sangat genting, di Indonesia sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, bahkan jumlahnya mencapai empat ratusan kasus,” kata Usman di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2023.
"Dari mulai kebebasan berekspresi di Papua, sampai dengan yang baru-baru ini terjadi terhadap seniman Butet Kartaredjasa dan Agus Noor,” sambungnya.
Menurut Usman, dalam agenda kebebasan berekspresi, pihaknya berupaya untuk mendorong pembahasan berbagai Undang-Undang yang dianggap kontroversial dalam debat calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).
"Kami sampaikan perlunya mengangkat berbagai Undang-Undang yang problematis di dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi, antara lain KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pidana yang baru, kemudian Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), dan juga sejumlah aturan yang masih diskriminatif terhadap kelompok minoritas,” kata Usman.
Kemudian, Usman menyampaikan bahwa agenda kedua yang sedang dibahas tidak hanya terkait dengan tindakan aparat keamanan di berbagai wilayah, tetapi juga memperhatikan berbagai kejadian yang terjadi selama masa Pemilu berlangsung.
Ini bukan hanya kasus-kasus yang terjadi selama ini di berbagai wilayah, seperti tragedi Kanjuruhan, atau tragedi Rempang, Rembang, Air Bangis, dan Halmahera atau Morowali,” ujar Usman
“Tetapi juga kasus-kasus kekerasan aparat yang terjadi pada saat Pemilu, atau pada saat hasil Pemilu itu dipersoalkan oleh masyarakat. Kita ingin mengingatkan kembali kekerasan aparat yang termasuk penyiksaan dalam kasus Pemilihan Umum di tahun 2019,” terusnya.
Setelah itu, Usman merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut mengenai visi-misi dari tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam debat pemilihan presiden.
"Jadi kami menyarankan agar KPU memastikan bahwa agenda debat capres dan cawapres itu benar-benar membahas atau mempertanyakan visi-misi dari calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat, termasuk juga pencegahan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di kemudian hari,” ujar Usman.
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berencana untuk menyelesaikan persiapan teknis debat dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 pada hari Rabu, 6 Desember 2023.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan tim pemenangan dari tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menghadiri rapat yang akan diadakan.
Lebih lanjut, rapat tersebut akan membahas secara detail beberapa hal teknis terkait pelaksanaan debat yang akan datang.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat pertama dan kedua pada tanggal 12 dan 22 Desember sebagai bagian dari rangkaian akhir tahun 2023. Selanjutnya, debat akan dilanjutkan pada tanggal 7 dan 21 Januari serta terakhir pada tanggal 4 Februari 2024.
Debat pertama akan membahas berbagai isu dan topik yang sangat penting dan relevan, seperti hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat pertama ini akan dilaksanakan di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
