TVRINews, Jakarta
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa seluruh tahapan pemilu dipantau secara ketat, mulai dari perhitungan di tingkat wilayah hingga di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jenderal Listyo usai hadiri rapat koordinasi bersama Menko Polhukam, Mendagri, Jaksa Agung, Panglima TNI, serta Ka. BIN membahas Pemantauan Perkembangan Situasi Pasca Pemungutan Suara dan Antisipasi Penetapan Hasil Suara Pemilu 2024 yang dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam.
"Setiap hari dipantau. Sehingga tahapan yang ada, kita semua mendorong untuk bisa selesai tepat waktu," kata Listyo di kantor Kementerian Polhukam, Jakarta pada hari Jumat, 15 Maret 2024.
Kemudian, Jenderal Listyo menegaskan kepada pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi pemilu, mereka dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Selesai perhitungan tersebut ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil, di buka ruang untuk mengajukan PHPU, baik sengketa yang membahas tentang Pilpres maupun pileg," jelasnya.
Namun, Kapolri menyampaikan bahwa dalam mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, pihak yang bersangkutan harus membawa bukti yang cukup.
"Semuanya harus membawa bukti dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK," ucapnya.
Baca Juga: Ketua KPU : Caleg Yang Ingin Ajukan Pengunduran Diri Maksimal Sebelum Diterbitkan Keppres Pengesahan
