TVRINews, Jakarta
Menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada hari Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengharapkan kepada para relawan dan para pendukung untuk dapat mengawal proses pelaksanaan pencoblosan yang akan berlangsung di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid sebagai bentuk strategi memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomer urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia juga menyebut bahwa para kader juga turut dikerahkan untuk datang ke TPS memberikan suaranya terhadap
"Berdoa yang banyak memohon kepada allah swt usaha sudah usaha keras tinggal ketetapan tinggal allah swt semoga terbuka menjatuhkan hati kepada Prabowo-Gibran, kemudian kedua mengawal suara di TPS jangan sampai dicurangi, Kader-kader kita yang menggerakan basisnya untuk datang ke TPS supaya tidak Golput," ucap Nusron.
Lebih jauh, Nusron juga menanggapi terkait adanya surat suara pilpres Ganjar-Mahfud dan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziyah dicoblos sebelum waktunya.
Nusron mengungkapkan bahwa mengenai hal tersebut pihaknya meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut secara tuntas kasus surat suara yang tercoblos di Malaysia. Pasalnya Ia menduga, ada permainan yang sengaja dilakukan di luar negeri (LN), khususnya Malaysia.
“Saya paham semua permainan di LN itu pasti ada orang oknum Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang terlibat. Sebab panitianya semua dari sana,” ungkap Nusron.
Ia mengeklaim sangat paham lantaran pernah menjabat sebagai kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sehingga Nusron menegaskan hal itu tidak mungkin terjadi jika tidak melibatkan oknum KBRI tersebut.
“Saya kan mantan Kepala BNP2TKI ngerti seluk beluknya,” ujarnya menegaskan.
Nusron mengaku pihaknya telah mengajukan protes ke Bawaslu dan menunggu Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani hal itu.
