TVRINews, Jakarta.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Seyogianya itu menjadi program yang menjadi milik pemerintah, tidak menjadi milik salah satu paslon," kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2024.
Todung juga mengingatkan bahwa beras bansos yang diberikan oleh pemerintah tidak boleh diklaim oleh salah satu pasangan calon Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Bansos (bantuan sosial) itu milik semua paslon kalau mau dikatakan demikian," tegas Todung.
Lebih lanjut, kata Todung, pihaknya sedang mempertimbangkan hal ini sebagai dugaan pelanggaran ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," ujarnya.
