TVRINews, Jakarta
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengusulkan dua solusi utama yaitu digitalisasi dan pembatasan uang tunai. Ia berpendapat bahwa kedua langkah ini dapat menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Ganjar menilai, digitalisasi dapat mempermudah proses transaksi keuangan, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Sedangkan, pembatasan uang tunai dapat mempersulit praktik pencucian uang dan korupsi.
"Pertama adalah digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit dilacak, maka mesti ada pembatasan," kata Ganjar dalam acara Paku Integritas Capres dan Cawapres di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024.
Kemudian, kata Ganjar, digitalisasi dapat diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning. Penerapan digitalisasi ini wajib dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang transparan.
Dengan adanya e-budgeting, proses penganggaran akan menjadi lebih efisien dan terbuka, serta e-planning juga akan membuat proses perencanaan menjadi lebih partisipatif.
"Dan tentu saja transparansi anggaran. Transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi," ujar Ganjar.
Ganjar menekankan pentingnya peran pemimpin dalam upaya pemberantasan korupsi. Baginya, seorang pemimpin harus memimpin langsung pemberantasan korupsi di instansi yang dipimpinnya.
"Itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langusng. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan," kata Ganjar.
Tak hanya itu, tegas Ganjar, berkomitmen untuk memberikan efek jera kepada para koruptor dengan melakukan perampasan aset dan mengirim mereka ke Lapas Nusakambangan. Langkah-langkah ini diambil demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Baca Juga: Ganjar Tekankan Pentingnya Sosok Pemimpin Teladan sebagai Kunci Mencegah Praktik Korupsi
