TVRINews, Jakarta
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan masalah adat masih menjadi persoalan besar di Tanah Air.
Pasalnya, kebijakan agraria dan sumber daya alam sering dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat.
Akibatnya, sejak tahun 2014 telah terjadi perampasan 8,5 juta hektar wilayah adat mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan kemiskinan perempuan adat.
"Saat ini di tahun 2024 ini berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini,” kata Mahfud kala mengikuti debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu, 21 Januari 2024.
Akan tetapi, Mahfud yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menyatakan pihak aparat yang tidak melaksanakan aturan. Walaupun, sudah muncul aturan yang dimaksud.
"Ada orang yang mengatakan ada aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, tidak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan, akalnya banyak sekali.” tutur Mahfud.
Baca Juga: Cak Imin: Tak Hanya Pajak Karbon, Tapi Transisi Energi Baru Terbarukan Juga Penting
