TVRINews, Jakarta
Divisi Propam Polri akan pastikan seluruh anggota Polri dapat menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Hal tersebut, merupakan arahan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
"Ada arahan Pak Kapolri tentang netralitas. Tentunya ada juga Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian Pasal 28 ayat (1) dan (2), bahwa polisi netral," kata Kadiv Propam Polri Irjen. Pol. Syahardiantono, kepada awak media Minggu, 17 Desember 2023.
Lebih jauh, Syahardiantono mengatakan jika anggota telah ada mekanisme terkait netralitas mulai dari preemtif, preventif, dan represif.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto menyatakan jika masyarakat harus memahami terlebih dahulu aturan di Korps Bhayangkara mengenai sikap selama Pemilu 2024.
Lalu, dengan tegas Albertus mengatakan jika anggota Polri tidak boleh berpolitik, meski keluarganya diperbolehkan. Hal ini karena, polisi merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar.
“Meskipun ada anggota (keluarga polisi) yang menjadi peserta Pemilu 2024, Namun memberikan dukungan bantuan fasilitas tidak diperbolehkan,” tegas Albertus
"Tetapi terlibat bukan arti memberikan suport kepada kekuatan politik, tapi berikan dukungan ke KPU dan Bawaslu agar berjalan dengan lancar," sambung dia.
Menurutnya, dalam PKPU dan UU Nomor 17 Tahun 2007 jelas diatur soal tugas polisi menjaga Capres-Cawapres, kotak suara dan memastikan seluruh pengamanan proses pesta demokrasi lima tahunan itu. Sehingga netral yang dilakukan Polri adalah aturan dan sop dipatuhi.
Albertus juga mengingatkan, jika tugas utama polisi ialah menjaga nilai-nilai sipil, dan itu salah satunya adalah demokrasi, diimplementasikan dalam pemilu.
“Jangan menunjukan keterlibatan, baik bentuk simbol, tanda dan kegiatan. Tapi komitmen menjaga agar pemilu lancar. Tentu dengan tupoksi yang sudah diatur tadi,” tukas Albertus
