TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan tanggapan terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan program bantuan sosial (bansos) jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Dalam pernyataannya, Muhadjir menilai usulan tersebut kurang bijak. Sebab bansos sudah memiliki regulasi dan target untuk menangani kemiskinan.
"Ini saya kira usulan yang menurut saya ya, kurang bijak. Mestinya tidak ada alasan untuk menghentikan. Karena itu sudah ada regulasinya dan sudah ada targetnya. Misalnya targetnya untuk menangani masalah kemiskinan," kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta pada hari Selasa, 26 Maret 2024.
Menko PMK justru menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi bansos untuk mencegah penyalahgunaan.
"Kalau pilkada, menurut saya Pengawasannya yang harus diperketat. Misalnya oleh KPK, oleh BPK, oleh inspektorat itu diawasi betul sehingga jangan sampai kemudian ada yang disalahgunakan," ucapnya.
