TVRINews, Jakarta
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tak ingin terburu-buru meminta kader PDIP yang masih menjabat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.
"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto saat konferensi pers di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Januari 2024.
Hasto menjawab soal apakah para menteri PDIP akan ikut mengundurkan diri setelah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Mahfud merupakan calon presiden yang didukung PDI-P dan tiga partai lainnya pada Pilpres 2024.
Lebih lanjut, Hasto mencontohkan perlakuan yang dialami oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di pemerintahan soal tak ikut dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) belakangan ini.
Tak hanya itu, Risma yang merupakan partai PDI Perjuangan memang diprioritaskan untuk melindungi masyarakat miskin agar mendapat bantuan hidup.
"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, Beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," beber Hasto.
Menurut Hasto, berbeda dengan kondisi saat ini, bansos justru disalurkan ke beberapa daerah yang sangat terkait dengan politisasi.
"Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," ungkap Hasto.
Dari situ, Hasto menyebut bahwa ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir.
Oleh karena itu, menurut Hasto para menteri PDIP juga harus mempertimbangkan matang-matang apakah akan mengambil langkah seperti Mahfud MD.
"Pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam," ucapnya.
"Bahkan, Beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya," tuturnya.
