TVRINews, Jakarta
Pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi ramai diperdebatkan lantaran ia menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak. Terlebih, Jokowi menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak ini disampaikan ketika ia tengah bersama dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani menilai bahwa hal tersebut disikapi secara berlebihan, pasalnya ia mengatakan bahwa hingga saat ini Presiden Jokowi juga belum melakukan kegiatan kampanye ataupun menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.
"Presiden hanya mengemukakan sebagai sebuah norma di mana undang-undang memungkinkan. Lantas ditanggapi itu secara berlebihan. Ada kekhawatiran, ada tendensi seolah-olah Presiden tidak netral, lah wong Presiden belum berkampanye," ucap Muzadi saat ditemui di Jakarta, Kamis 26 Januari 2024.
Pada kesempatan tersebut, Muzani juga menyampaikan bahwa pernyataan tersebut merupakan Norma dari sebuah Undang-Undang dimana seseorang kepala daerah, menteri, Presiden atau Wakil Presiden boleh berkampanye saat pemilihan umum
"Tetapi norma dalam undang-undang tersebut mengatur tentang syarat seorang kepala daerah, menteri, Wakil Presiden atau Presiden jika akan berkampanye dalam pemilu. Syaratnya dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sebagai sebuah norma, Presiden menyampaikan itu ke hadapan publik bahwa seorang Presiden dimungkinkan melakukan kampanye atau dibolehkan melakukan kampanye," jelasnya.
