TVRINews, Jakarta
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan tidak mudah untuk mencabut izin melaksanakan usaha pertambangan (IUP).
Hal tersebut merupakan bantahan atas pernyataan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka ketika disinggung terkait korupsi pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi.
"Dari pasangan Prabowo-Gibran simpel saja solusinya, IUP-nya dicabut, izinnya dicabut," kata Gibran saat debat keempat cawapres Pemilu 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu, 21 Januari 2024.
"Bilang cabut aja IUP-nya itu masalahnya, mencabut IUP itu banyak mafianya, saya sudah kirimkan tim ke lapangan ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung," ujar Mahfud membalas pernyataan dari Gibran
Kemudian, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) juga mencatat adanya tambang ilegal sebanyak 2.500.
"Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita itu jauh lebih luas dari hutan Korea Selatan dan 23 kali luasnya pulau Madura, di mana saya tinggal," ucap Mahfud.
Untuk mempertegas pernyataannya, Mahfud menyebutkan pertambangan mendapatkan banyak bekingan. Menurutnya, hal tersebut diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bahkan, KPK mengatakan untuk pertambangan banyak yang ilegal dan itu dibeking oleh aparat, itu masalahnya," tutur Mahfud.
