TVRINews, Jakarta
Timnas AMIN telah mengirimkan dua surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan satu surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meminta audit terhadap sistem IT KPU.
Namun, Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada tindak lanjut yang diberikan oleh KPU maupun Bawaslu terkait permintaan tersebut.
"Dua kali ke KPU, satu kali ke Bawaslu. Dua surat dari tim hukum AMIN tidak pernah dijawab, surat kami kepada Bawaslu untuk supaya melakukan audit juga tidak dilakukan," kata Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.
Kemudian, Bambang mengatakan bahwa keputusan untuk meminta audit tidak hanya didasarkan pada situasi saat ini, tetapi juga mengacu pada indikasi kejanggalan yang muncul, termasuk dugaan kehilangan 10 juta suara.
"KPU sebagai pengampu, kita minta melakukan audit. Namanya audit ini kan bukan 2024 aja, 2019 juga kami mempersoalkan ini. Indikasi 10 juta suara hilang itu karena ini," ujarnya.
Sebelumnya, Bambang menyampaikan bahwa tim IT forensik mengidentifikasi adanya dugaan kuat terhadap manipulasi sistem melalui algoritma yang disetel untuk memengaruhi hasil pemilihan umum (Pemilu).
"Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga ada logaritma sistem yang sudah di-setting untuk pemenangan paslon tertentu," kata Bambang.
"Jadi kalau ad revisi di 1 TPS, ini dia akan mengubah TPS yang lain. ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya," lanjutnya.
Baca Juga: Jaga Kondusifitas Pasca Pencoblosan, PBNU Inisiasi Gerakan Mengawal Kemenangan Indonesia
