TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari enggan menanggapi terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut dirinya boleh berkampanye dan memihak. Hasyim juga menyebut bahwa yang disampaikan Presiden Jokowi hanya menyampaikan isi UU Pemilu.
“Yang pertama lebih baik tanyakan kepada yang membuat pernyataan, yang kedua soal pengawasan penegakan aturan silakan dikonfirmasi ke Bawaslu. Saya nggak komentar tentang itu,” kata Hasyim saat ditemui dalam kegiatan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Merlynn Park Hotel Jakarta Kamis, 25 Januari 2024.
Pada kesempatan tersebut, Hasyim menyampaikan bahwa terkait dengan pernyataan tersebut Presiden Jokowi hanya menyampaikan apa yang ada didalam Undang-Undang Pemilu. Menurut Hasyim, di Undang-undang memang diatur tentang bagaimana pejabat negara dalam menyikapi Pemilu.
"Di undang-undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu menyatakan norma yang ada di dalam pasal-pasal UU Pemilu," jelas Hasyim.
“Demikianlah ketentuan di undang-undang pemilu. Jenis-jenis pejabat negara yang boleh dan tidak boleh di undang-undang diatur. Bukan dibenarkan apa yang disampaikan Pak Presiden, itu ada dalam pasal-pasal undang-undang pemilu," tambahnya.
Sebagaimana diberikan sebelumnya bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa seorang Kepala Negara itu boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) di dalam Pilpres 2024.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” ucap Jokowi, Rabu, 24 Januari 2024.
