TVRINews, Jakarta
Pemerintah memastikan Pemilu 2024 akan digelar sesuai dengan jadwal yaitu pada 14 Februari 2024. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dalam peluncuran “RM Koran Pemilu” di Kantor Rakyat Merdeka, Gedung Graha Pena, Jakarta Selatan.
Bahtiar menegaskan, semua persiapan baik penyelenggara maupun perangkat hukum sudah siap dan juga pemerintah sudah berkomitmen untuk mendukung pendanaan.
"Kesimpulannya, semua penyelenggara negara di luar KPU, Bawaslu, dan DKPP, sudah on semua. Kira-kira begitu," kata Bahtiar dalam rilis yang diterima oleh tvrinews.com, Kamis, 16 Maret 2023.
Bahtiar menjelaskan, sejumlah isu memang membayangi gelaran Pemilu. Meski begitu, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari tantangan dan tidak menjadi penghalang untuk menuju Pemilu 2024.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja Ke Singapura Bertemu Dengan PM Lee Hsien Loong
Lebih lanjut, pemerintah dalam tiga tahun terakhir telah menyiapkan segala hal untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah siap. Bahkan, KPU telah melakukan rekrutmen hingga level kecamatan dan kelurahan untuk menyukseskan Pemilu 2024.
Sementara itu, dana Pemilu juga sudah dibagikan meski anggarannya memang belum turun sepenuhnya. Namun, dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, Bahtiar optimistis dan mengapresiasi KPU yang telah melakukan upaya inovasi dalam hal penghematan anggaran.
Bahtiar juga memaparkan empat indikator tercapainya kesuksesan Pemilu. Pertama, Pemilu berjalan aman dan lancar. Guna mendukung hal ini, Kemendagri telah melakukan rapat-rapat bersama dengan TNI/Polri serta pihak Kejaksaan untuk mendukung keamanan Pemilu.
“Kedua, partisipasi publik. Guna mendukung partisipasi ini, Kemendagri secara rutin menggelar webinar untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar Pemilu berjalan sukses. Kegiatan ini telah dilakukan empat bulan terakhir,” ucap Bahtiar.
Ketiga, penyelenggaraan Pemilu tidak memicu konflik, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bahwa media atau pers sangat berperan untuk mencegah jangan sampai perbedaan gagasan menimbulkan konflik yang menimbulkan kekerasan.
Terakhir, Kemendagri memastikan pembangunan nasional dan daerah tetap berjalan. Ketika Pemilu dan prosesnya dilaksanakan, pemerintah daerah diminta untuk tetap menjaga inflasi dan perekonomian agar bisa tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia.
"Kalau lancar, kita akan merasakan hasilnya juga," tutur Bahtiar.
