Penulis: Maichel
TVRINews,Sorong
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad meresmikan Kantor KPU Papua Barat Daya Minggu (23/7/2023).
Peresmian Kantor KPU ditandai dengan pengguntingan pita oleh Pj Gubernur dan Ketua KPU RI dilanjutkan peninjauan rungan.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, kantor KPU Papua Barat akan dijadikan sentral pusat kepemiluan karena KPU sebagai lembaga layanan yang pertama layani pemilih untuk menentukan hak pilihnya, kedua melayani peserta pemilu berkompetisi penyelenggara pemilu maka kantor KPU sebagai lembaga layanan masyarakat boleh datang ke Kantor KPU.
" Latihan pertama yang dikerjakan kepada teman-teman harus latihan seyum misalnya mengetik data berkirim surat minta dokumen walaupun dokumen itu akan jadi objek gugatan meski gugat KPU musti kita layani karena ada prinsip transparansi." kata Hasyim di Sorong.
" Ini sebagai satu bentuk peningkatan kapasitas dan peningkatan kualitas pelayanan khususnya di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya. yang jauh lebih penting itu semua kita merasakan adanya kerja sama ,koddinasi, komunikasi secara teknis yang baik akan menjadikan kita semua mau melangka itu lebih muda,'ujarnya.
Ketua KPU RI menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinisi Papua Barat Daya yang dipimpin oleh Pj Gubernur yang telah memfasilitasi adanya kantor KPU Papuq Barat Daya.
" Saya menyakini kenapa proses penyiapan Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya begitu cepat karena Penjabat Gubernurnya mantan anggota KPU pasti tau lah nasipnya bagaimana menyelenggarakan pemilu," ungkapnya dengan tepuk tangan tamu undangan.
Sementara itu Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengapresiasi dengan waktu yang cepat KPU Provinisi Papua Barat Daya sudah memiliki kantor yang memadai.
Pj Gubernur berharap meski Provinsi termuda tidak ada alasan untuk terlambat.
" Tidak ada alasan bagj kita untuk terlambat. tidak ada alasan bagi kita standarnya dibawah biasanya begitu karena kita Provinsi Baru menjadikan alasan masih baru pak jadi kita susah konsultasi. jadi tidak ada alasan karena di Provinsi Papua Barat Daya ini kota ke dua termaju di Papua setelah Jayapura kota ke dua di Sorong,"kata Musa'ad.
Musa'ad tegaskan kepada KPU Papua Barat Daya harus menunjukan standar penyelenggaraan pemilu di Pronvisi ke 38 meski tantangannya sangat singkat waktuny harus berkialitas,damai dan jujur sebab aksesnya lebih mudah dijangkau.
"Disini lebih muda dibandingkan dengan Provinsi Pegunungan dari Provinsi Papua Tengah mungkin lebih sulit jangkauannya,"lanjut Musa'!ad.
Dalam kesempatan itu Pj Gubernur menyerahkan piagam bantuan hibah non penyelenggara Pemilu dari Pemerintah Provinisi Daya kepada KPU sebesar Rp 3,3 milyar.
Editor: Redaktur TVRINews