TVRINews, Jakarta
Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) menegaskan komitmennya untuk menjadi pilar utama pendukung pemerintah dan Partai Golkar. Hal ini disampaikan usai menggelar rapat pleno ketiga tahun 2026 yang berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin 4 Mei 2026.
Ketua Umum Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa posisi politik SOKSI sangat jelas dalam mendukung stabilitas nasional. Salah satu bentuk dukungan konkret yang akan dibawa ke ranah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah penguatan kebijakan subsidi pemerintah.
Misbakhun menilai langkah pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi adalah keputusan tepat untuk melindungi daya beli masyarakat kecil dan menjaga pertumbuhan ekonomi dari tekanan harga minyak dunia.
"Tadi kami di rapat pleno menyampaikan bahwa melihat perkembangan yang situasi saat ini, kami menyampaikan bahwa apa yang diputuskan pemerintah terkait dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi itu merupakan sebuah keputusan terbaik untuk menjaga daya beli masyarakat," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa sebagai organisasi pendiri Partai Golkar, SOKSI berkewajiban memberikan dukungan politik yang kuat kepada kebijakan strategis pemerintah, termasuk subsidi energi, pangan, dan LPG.
Selain dukungan kebijakan ekonomi, SOKSI juga menyoroti pentingnya menjaga etika komunikasi politik di ruang publik. Misbakhun menyayangkan adanya serangan-serangan politik yang bersifat pribadi dan tidak berdasarkan fakta terhadap Presiden.
Ia mengingatkan para tokoh bangsa agar memberikan teladan politik yang baik dan tidak menyebarkan informasi menyesatkan atau hoaks yang dapat memicu keresahan masyarakat.
"Sebagai tokoh masyarakat ataupun kita pernah melakukan apapun kontribusi kita kepada bangsa dan negara tapi kita juga harus ingat batas-batasnya dimana kita tidak bisa memberikan sebuah serangan-serangan yang sifatnya pribadi yang didasarkan apalagi serangan pribadi itu didasarkan kepada bukti-bukti yang tidak valid bersifat menyesatkan," tegasnya.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi, selama disampaikan secara konstruktif berbasis program dan data, bukan berupa fitnah atau pembunuhan karakter pimpinan nasional.
Menutup pernyataannya, Misbakhun menegaskan bahwa rangkaian agenda organisasi yang akan dilaksanakan di Bandung pada 15-17 Mei mendatang merupakan bagian dari konsolidasi besar. SOKSI bertekad memastikan mesin organisasi tetap solid di tengah Partai Golkar guna memberikan sokongan maksimal bagi keberlanjutan program pembangunan pemerintah.
