TVRINews, Jakarta
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) menegaskan Indonesia berusaha membumikan kebijakan luar negerinya. Hal ini diungkapkan Juru Bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Iqbal menyebut kebijakan luar negeri Indonesia harus memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.
“Yang jelas Indonesia berusaha membumikan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri itu harus memperjuangkan kepentingan nasional dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Iqbal, Selasa, 12 Desember 2023.
Lebih lanjut, Iqbal menuturkan didalam prioritas politik luar negeri Indonesia ada dua hal yang dapat membumikan politik luar negeri yakni diplomasi ekonomi dan isu perlindungan warga negara Indonesia (WNI).
“Itu sebabnya kalau teman-teman lihat didalam prioritas politik luar negeri ada dua hal disitu yang jelas-jelas membumikan politik luar negeri yaitu diplomasi ekonomi dan isu perlindungan WNI,” ucap Iqbal.
Baca Juga: TPN: Ganjar-Mahfud Janji Buat Kejutan di Debat Perdana
Iqbal menerangkan terkait diplomasi ekonomi, dapat dilihat ketika melakukan pertemuan bilateral dengan negara lain. Ia menyebut dalam pertemuan tersebut hampir semuanya membahas mengenai isu-isu ekonomi.
“Karena itu sekarang kalau teman-teman lihat didalam pertemuan-pertemuan bilateral hanya 1-2 menit pertama yang dihabiskan hanya untuk saling menyapa sisanya hampir semuanya membahas mengenai isu-isu ekonomi,” ujarnya.
“Dan ketika kita berbicara mengenai isu-isu ekonomi disitu harus kerjasamanya saling menguntungkan. Jadi kata kuncinya adalah kerja sama yang saling menguntungkan,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritik arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang ia nilai transaksional.
Anies mengungkapkan sudah banyak pihak yang menyebut pemerintah Indonesia saat ini minim partisipasi dalam agenda internasional dan hanya akan ikut jika menguntungkan saja alias transaksional.
Padahal menurut Anies, Indonesia punya tanggung jawab sebagai bagian dari dunia untuk aktif terlibat dalam agenda-agenda bersama.
“Berbagai pihak menilai selama ini politik luar negeri kita bersifat transaksional, artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia,” kata Anies, 10 November 2023.
