TVRINews, Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan demokrasi tidak boleh berhenti pada hak rakyat untuk memilih dan dipilih.
Menurutnya, demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan, serta memastikan rakyat dapat menikmati hasil pembangunan.
Hal itu disampaikan Puan saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Forum yang diselenggarakan The Habibie Center tersebut mengangkat tema Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia.
Dalam pidatonya, Puan mengulas perjalanan demokrasi Indonesia sejak era reformasi.
Ia mengingatkan bahwa perubahan politik pada masa itu membawa harapan untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat dan mengembalikan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saat itu, Indonesia baru saja mengambil langkah-langkah awal dalam perjalanan reformasinya. Indonesia memasuki babak baru perjalanan sejarahnya, dengan membawa harapan besar untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat; menempatkan kembali kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Puan memamparkan dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Selasa, 3 November 2026.
Puan juga menjelaskan bahwa gagasan kedaulatan rakyat terbentuk melalui perjalanan panjang peradaban. Sejak Yunani Kuno hingga lahirnya negara-negara demokrasi modern, berbagai bangsa terus memperdebatkan sumber legitimasi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.
“Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat,” ucap Puan.
Meski demikian, Puan mengingatkan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tidak otomatis menjamin terwujudnya demokrasi yang adil. Ketimpangan ekonomi, sosial, dan informasi masih dapat membatasi kemampuan sebagian masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bermakna.
“Demokrasi dapat memberikan persamaan hak politik, akan tetapi ketimpangan ekonomi, sosial dan informasi tetap membatasi kemampuan sebagian rakyat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna,” kata Puan.
Ia menilai tantangan demokrasi bukan hanya memastikan kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi juga menjamin masyarakat memiliki kedaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan.
“Tetapi (demokrasi) juga memastikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan untuk kehidupannya,” tutur Puan.
Dalam kesempatan tersebut, Puan turut menyinggung peran kepemimpinan dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Ia mencontohkan Presiden pertama RI Soekarno yang dinilai berperan dalam mempersatukan bangsa dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain Soekarno, Puan menyebut Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai salah satu tokoh yang berkontribusi terhadap perjalanan demokrasi Indonesia.
“Salah satunya adalah Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia, pendiri The Habibie Center yang telah membuka jalan bagi keberlanjutan demokratisasi dan reformasi politik di Indonesia,” ujar Puan.
Puan menegaskan kualitas kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari lamanya seseorang memegang kekuasaan, melainkan dari perubahan yang dihasilkan dan pengaruhnya bagi generasi berikutnya.
Ia kemudian mengajak seluruh pihak memperkuat demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.
“Di forum yang strategis ini, izinkan saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” ucap Puan.
Puan menutup pesan tersebut dengan menekankan pentingnya berjalan beriringan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
“Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” kata Puan.
“Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat,” tutur Puan menambahkan.
