TVRINews, Jakarta
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid dalam pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahlil menegaskan, Partai Golkar menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk perkara yang melibatkan kader partainya.
"Partai Golkar menghargai sebuah proses hukum yang terjadi, negara-negara kita adalah negara hukum, dan kita serahkan semuanya kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Bahlil kepada wartawan termasuk tvrinews.com, Selasa, 20 Oktober 2026.
Sebagai informasi, Nusron sebelumnya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang terungkap lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
