TVRINews, Jakarta
Partai Kebangkitan Nusantara menegaskan pentingnya memperluas partisipasi publik dalam kepemimpinan nasional untuk mewujudkan arah kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas.
Memasuki tahun kelima kehadirannya di panggung politik nasional, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menegaskan komitmennya untuk mengusung model politik alternatif. Momentum peringatan hari ulang tahun yang jatuh pada akhir Oktober 2026 ini dimanfaatkan untuk memperkuat visi penguatan keterlibatan masyarakat biasa dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Ketua Umum Pimpinan Nasional PKN, Gede Pasek Suardika, mengemukakan bahwa dinamika tata kelola negara memerlukan keterlibatan elemen masyarakat yang lebih luas agar orientasi pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan publik.
Menurutnya, ruang partisipasi politik perlu dibuka secara merata tanpa terbatas pada lingkaran kelompok tertentu.
"Republik ini milik seluruh rakyat, di mana proses pengambilan keputusan harus senantiasa mencerminkan kepentingan masyarakat luas," ujar Gede Pasek melalui keterangan tertulis yang diterima pada Kamis 29 Oktober 2026.
Ia juga menekankan bahwa posisi strategis sebuah partai politik tidak hanya diukur dari pencapaian kekuasaan formal, melainkan dari konsistensi dalam memberikan pandangan konstruktif terhadap kebijakan publik. Peran pengawasan dan koreksi tersebut dinilai esensial untuk menjaga keseimbangan arah pembangunan nasional.
Menyongsong kontestasi Pemilihan Umum 2029, jajaran kepemimpinan PKN fokus melaksanakan konsolidasi struktural di berbagai tingkatan. Langkah ini diarahkan untuk membangun infrastruktur organisasi yang solid sekaligus mempersiapkan ruang rekrutmen bagi warga negara yang berkeinginan berkontribusi dalam kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah.
Melalui pendekatan politik alternatif ini, PKN berupaya menghadirkan diskursus baru yang menempatkan kepentingan publik sebagai fokus utama dalam setiap agenda pembangunan jangka panjang.
