Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jakarta
Polri bersama dengan KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers saat ini menggelar rapat koordinasi, mengenai dinamika jelang Pemilihan Umum (Pemuli) yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 mendatang.
Dalam rapat tersebut, pihak Polri yang diwakili oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam pengamanan Pemilu 2024 sendiri pihaknya telah menyiapkan operasi dengan sandi ‘Mantap Brara’.
"Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata," kata Dedi di Dewan Pers, Selasa 10 Januari 2023.
Lebih lanjut, Dedi menerangkan, berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh Kominfo. Memasuki tahun politik, telah beredar berita hoax di media sosial.
Pada kesempatan tersebut, Dedi berharap dengan pertemuan ini yang akan rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.
"Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," paparnya.
Tah kanya itu, Polri akan lakukan forum group discusion (FGD) yang nantinya akan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid.
Dalam pertemuan tersebut, bertujuan untuk membahas cara untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoax jelang pemilu.
"Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memerikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengatakan, dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 pihanya telah lakukan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers.
“Kami sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023,” katanya
"Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok," terusnya.
Sementara itu dari pihak KPI melalui Wakil Ketuanya, Mulyo Hadi Purnomo menyebut, nantinya akan banyak TV digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI, jelang Pemilu 2024 mendatang
"Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu," ucapnya.
KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.
Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan berharap, jelang pemuli 2024, media yang turut mengawal
tidak memberi benturan dengan instansi yang lain.
Editor: Redaktur TVRINews