TVRINews, Jakarta
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada," kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," sambungnya.
Saan menjelaskan, usulan HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan itu mengatur hak DPR untuk menyampaikan pendapat terkait dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Saan.
Saan menuturkan usulan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
Berikut rincian jumlah anggota anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani HMP:
⁃ Fraksi PDI Perjuangan: 14 orang
⁃ Fraksi Partai Golkar: 11 orang
⁃ Fraksi Gerindra: 11 orang
⁃ Fraksi NasDem: 19 orang
⁃ Fraksi PKB: 18 orang
⁃ Fraksi PKS: 28 orang
⁃ Fraksi PAN: 1 orang
⁃ Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
