Penulis: Redaksi TVRINews

---

TVRINews, Jakarta

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa politik yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi memiliki dimensi esensial yang berorientasi pada kedaulatan dan persatuan bangsa.

“Politik Pak Prabowo itu lebih ke berdampak, berdaulat, dan persatuan,” ujar Juri dalam acara peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar oleh Aliansi Indonesia Raya (Air) di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

Acara tersebut diinisiasi oleh gabungan relawan Prabowo-Gibran, antara lain Gatotkaca, Jaringan ’98, Tim 8, Bara JP, RKP, Gempita, Srikandi PGX, Nawasena Indonesia Emas, dan Tegas.

Juri menjelaskan bahwa politik berdampak berarti politik yang diarahkan untuk kepentingan substansial bangsa, bukan sekadar kompetisi kekuasaan. 

Hal itu tercermin dari komposisi kabinet yang diisi oleh tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk dari kalangan yang sebelumnya menjadi lawan politik.

“Bagi Pak Prabowo, urusan pilpres sudah selesai. Sekarang fokusnya adalah persatuan,” kata Juri.

Ia juga menekankan bahwa politik kedaulatan menjadi fondasi utama dalam pemerintahan Prabowo. Kedaulatan itu, menurutnya, harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan, terutama di sektor pangan dan energi.

“Untuk menjadi negara maju, kita harus berhenti bergantung pada impor pangan dan energi,” ujarnya.

Selama satu tahun pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara telah memproses sekitar 300 peraturan perundang-undangan yang sebagian besar ditujukan untuk menghilangkan hambatan menuju kemandirian nasional.

“Ternyata impor pangan selama ini justru membuat kita tidak bisa swasembada dan berdaulat,” tambahnya.

Juri juga menyebut bahwa kebijakan-kebijakan berorientasi kedaulatan ini membuat sejumlah pihak merasa terganggu, baik di dalam maupun luar negeri.

“Kemarin (aksi massa pada Agustus) itu betul adanya. Kalau kita lihat, kejadian itu tidak khas dari Indonesia,” katanya.

---

Editor: Redaktur TVRINews