PDIP Gelar Workshop Perlindungan Tenaga Kerja Migran dan Domestik
Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Hasto Kristiyanto Tekankan Masalah TKI Bukan Sekadar Teknis, Tapi Juga Ideologis; Usulkan Pembentukan Task Force Kader PDIP di Luar Negeri.
DPP PDI Perjuangan (PDIP) melalui Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menggelar workshop bertajuk 'Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik serta Perlindungan Pekerja Migran Indonesia'.
Kegiatan ini berlangsung di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025 dan juga diikuti secara hybrid oleh kader serta pengurus PDIP dari berbagai daerah dan wilayah perbatasan Indonesia.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menekankan bahwa persoalan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik domestik maupun migran, bukan sekadar masalah teknis, hukum, atau HAM, melainkan juga persoalan ideologis.
Hasto menyebut kasus penempatan ilegal, perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, pembayaran upah yang tidak sesuai kontrak, dokumen palsu, hingga penyiksaan oleh majikan sebagai isu serius yang harus ditangani.
“Berbagai tragedi kemanusiaan ini harus menggugah kita semua untuk melindungi pekerja Indonesia. PDIP memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Hasto.
Hasto menambahkan peran Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDIP yang dapat membantu pemerintah dalam perlindungan buruh migran di luar negeri.
Ia juga mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus atau task force yang melibatkan kader PDIP di berbagai negara untuk melindungi pekerja migran.
"Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran," jelas Hasto.
Hasto menekankan bahwa cita-cita Republik Indonesia adalah memastikan keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara, termasuk pekerja migran.
"Cita-cita di mana dalam demokratisasi ekonomi harus memastikan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan atas pekerjaannya," sebut Hasto.
Langkah pembentukan task force ini diharapkan menjadi aksi nyata PDIP dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual yang dihadapi pekerja migran terutama di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan Thailand dan Kamboja, dan mendorong pemerintah menjalankan mandat konstitusionalnya.
Editor: Redaksi TVRINews