TVRINews, Jakarta
Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk fokus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) serta validitas data pemilu. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong guna menjawab ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
"Kita melihat bahwa harapan dan ekspektasi publik sangat besar terhadap KPU-Bawaslu agar ke depan bagaimana pelaksanaan pemilu itu baik dan berkualitas," kata Bahtra saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisioner dan pimpinan KPU, Bawaslu, serta DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2026.
Untuk mencapai tujuan tersebut, legislator Fraksi Gerindra ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas personel di internal KPU maupun Bawaslu secara berkelanjutan melalui proses pemutakhiran kemampuan.
"Yang tak kalah pentingnya menurut saya bagaimana teman-teman di Bawaslu maupun KPU harus diupgrade sumber daya manusianya," ujarnya.
Sebab, menurut Bahtra, sejauh ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan aspek teknis, terutama terkait keakuratan data yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu kepada publik.
"Begitu pun misalnya yang selama ini dikeluhkan banyak pihak soal akurasi data, nah ini juga penting," ucapnya.
Bahtra meyakini bahwa kualitas SDM yang mumpuni akan berbanding lurus dengan validitas data yang dihasilkan dalam setiap tahapan pemilu mendatang.
"Sehingga apa kalau orang yang bekerja itu kualitasnya makin baik, terus akurasi datanya juga makin baik," tambahnya.
Lebih lanjut, Bahtra juga mendorong agar ke depan KPU maupun Bawaslu lebih menggencarkan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi serta kualitas pemilih dalam menentukan hak suaranya.
"Tentu harapan yang terakhir kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan, agar bagaimana meningkatkan partisipasi pemilu, bagaimana agar pemilih ini agar bisa semakin berkualitas, nah pasti hasil pemilunya juga baik," imbuhnya.
Ia berharap seluruh program kerja penyelenggara pemilu diarahkan pada perbaikan fundamental demi mencapai standar demokrasi yang lebih baik.
"Baik itu Bawaslu maupun KPU harus mengarah ke sana supaya perbaikan kualitas pemilu itu bisa kita capai," pungkasnya.
