TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eric Hermawan, menilai memburuknya keseimbangan primer APBN 2025 menjadi indikator meningkatnya tekanan fiskal. Target surplus Rp63,3 triliun berbalik menjadi defisit Rp180,7 triliun. Eric mengingatkan kondisi tersebut.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan utang tidak sepenuhnya digunakan untuk belanja produktif, tetapi juga untuk menutup kewajiban fiskal yang ada,” sebut Eric, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 17 Maret 2026.
Pada saat yang sama, pembiayaan anggaran meningkat signifikan hingga Rp744,0 triliun atau 120,8% dari target, sehingga memicu kenaikan risiko utang dan biaya pembiayaan pada masa mendatang.
Secara keseluruhan, realisasi APBN 2025 mencerminkan pelebaran defisit menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB), mendekati batas 3% sesuai ketentuan undang-undang. Pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7% dari target Rp3.005,1 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun.
Kesenjangan pendapatan, terutama dari sektor perpajakan, menjadi faktor dominan. Penerimaan pajak hanya mencapai Rp2.217,9 triliun atau 89,0% dari target, dengan kekurangan sekitar Rp273 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatat Rp534,1 triliun atau 104% dari target, namun belum mampu menutup kekurangan dari sektor pajak.
Eric juga menyoroti ketidakseimbangan alokasi belanja yang dinilai mencerminkan lemahnya disiplin fiskal. Belanja kementerian/lembaga melonjak menjadi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target. Sebaliknya, belanja non-kementerian/lembaga seperti subsidi dan perlindungan sosial hanya terealisasi 71,5% atau Rp1.102,0 triliun.
Menurutnya, ketimpangan tersebut berpotensi menurunkan efektivitas belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Untuk itu, Eric menekankan pentingnya konsolidasi fiskal yang kredibel pada 2026. Target pendapatan dipatok Rp3.153,6 triliun dengan penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun, sementara defisit diupayakan turun ke 2,68% dari PDB.
Ia menilai rencana pemangkasan transfer ke daerah dari Rp919,9 triliun menjadi Rp693,0 triliun sebagai langkah strategis. Namun, ia mengingatkan perlunya antisipasi terhadap dampak sosial dari kebijakan tersebut.
Eric menegaskan kebijakan fiskal ke depan perlu menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran, stabilitas makroekonomi, dan perlindungan masyarakat.
