TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyebut polemik penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi X DPR RI berencana memasukkan aturan mengenai penyetaraan ijazah ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
"Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu. Nah, di satu sisi itu menjadi pelajaran bagi kita semua, di sisi lain kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," ujar Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Lalu menambahkan, aturan penyetaraan ijazah tidak hanya diperlukan untuk mengakomodasi lulusan sekolah umum, tetapi juga para santri yang menempuh pendidikan di luar negeri, baik melalui pondok pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya.
Menurutnya, selama ini masih terdapat kendala ketika para santri yang telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri kembali ke Indonesia dan ingin melanjutkan pendidikan di sekolah umum.
"Tidak hanya kita bicara lulusan yang di sekolah umum, hari ini di Indonesia juga banyak santri-santri kita yang dikirim ke pondok-pondok pesantren atau dikirim kuliah atau sekolah di luar negeri. Ketika mereka kembali mau melanjutkan ke sekolah umum di sini, itu terkendala," jelasnya.
Komisi X DPR RI, lanjut Lalu, mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bersama-sama menyusun regulasi yang komprehensif terkait penyetaraan ijazah.
Dengan adanya aturan tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum, mempermudah proses penyetaraan pendidikan, serta mencegah munculnya polemik serupa akibat perbedaan penafsiran di kemudian hari.
"Nah, oleh sebab itu, kami di Komisi X bersama teman-teman mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang
terjadi hari ini. Macam-macam penafsirannya karena memang kita tidak punya regulasi yang betul-betul mengikat terkait dengan itu," pungkasnya.
