TVRINews, Jakarta
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak mengusulkan nama calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Demokrat menyerahkan proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam memilih Wakil Presiden sesuai konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers mengenai perkembangan situasi politik nasional di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026.
“Mengenai sikap Partai Demokrat menyusul keputusan Saudara Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan dua hal. “Pertama, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY.
AHY menjelaskan, sikap tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mengatur MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“Oleh karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” lanjut AHY.
Ia menegaskan, keputusan Demokrat tersebut telah melalui konsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Keputusan tersebut juga telah saya konsultasikan pagi tadi melalui panggilan video dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” terang Agus.
Selain menyampaikan sikap partainya mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi politik tetap kondusif. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan sesuai ketentuan.
“Kedua, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan,” pesan AHY.
AHY juga mengingatkan agar dinamika politik tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan agenda pembangunan nasional. Menurut dia, pemerintah harus tetap bekerja dan memastikan kehidupan masyarakat tidak terdampak oleh perkembangan politik.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, jangan sampai hal tersebut mengganggu kehidupan rakyat. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” katanya.
Di akhir keterangannya, AHY kembali menegaskan Demokrat tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Partainya menyerahkan proses tersebut kepada Presiden sesuai kewenangan konstitusional.
“Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” pungkas AHY.
