TVRINews, Jakarta
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan aturan pemilihan Wakil Presiden RI untuk sisa masa jabatan 2024–2029 melalui rapat perdana Panitia Ad Hoc MPR RI, sementara Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengirimkan dua nama calon pada Rabu, 25 November 2026 mendatang.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menjelaskan bahwa rapat perdana panitia ad hoc menghasilkan dua kerangka kerja utama sesuai ketentuan perundang-undangan. Hasil pertama berupa rancangan Ketetapan MPR RI (TAP MPR) terkait pengangkatan calon Wakil Presiden RI, sedangkan hasil kedua memuat mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan dan kelanjutannya.
Menurut Bambang, tenggat penyelesaian materi ditetapkan paling lambat satu hari sebelum rapat paripurna yang dijadwalkan pada 9 Desember. "Itu sudah dibatasi, konsen waktunya harus sampai H-1 selesai. Berarti 8 Desember barang itu sudah siap," ucap Bambang kepada awak media di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 19 November 2026.
Ia menambahkan, pembahasan awal masih bersifat penjajakan ide dan berpotensi memunculkan berbagai perdebatan, termasuk antisipasi apabila salah satu calon yang diajukan presiden tidak menyatakan kesediaannya.
"Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya harus seperti apa? Itu tugas panitia ad hoc menyiapkan jalan keluarnya. Surat suara seperti apa bentuknya, Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol. Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme pemilihan. Itu tugas panitia ad hoc," ungkapnya.
Terkait penyerahan nama calon oleh Presiden Prabowo Subianto, Bambang menyebut pimpinan MPR melalui Ahmad Muzani telah menerima sinyal awal.
"Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Kami juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar, jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November," kata Bambang.
Ia menuturkan proses penerimaan nama calon akan dilakukan secara resmi oleh unsur pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan majelis. Sementara itu, mekanisme penentuan calon—apakah melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara—dinilai akan menjadi perdebatan tersendiri karena belum diatur secara rinci.
"Nanti rapat paripurna tanggal 9 Desember. Jadi panitia ad hoc pasti sudah menyelesaikan sebelum itu. Yang soal itu, itu akan menjadi perdebatan yang luar biasa karena belum diatur," paparnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K Harman menegaskan bahwa penyusunan rancangan TAP MPR akan dibawa ke rapat gabungan dan pimpinan sebelum disahkan pada rapat paripurna. Ia menyebut pengajuan dua nama calon oleh presiden dan pemilihannya oleh anggota MPR berlandaskan ketentuan konstitusi.
Benny juga memastikan rapat panitia ad hoc bersama Sekretaris Abidin dan Wakil Ketua Agun Gunandjar dijadwalkan berlangsung pada Senin (23/11/26) pukul 13.00 WIB dengan prinsip keterbukaan publik.
"Dan rapat ini sesuai dengan permintaan pimpinan akan dibuka secara luas supaya rakyat Indonesia ikut menyaksikannya. Jadi tidak ada proses-proses yang sifatnya tertutup begitu. Jadi silakan nanti hari Senin itu ikut menyaksikan ini dan tentu ikut menyiarkan kepada seluruh rakyat Indonesia mekanismenya ini. Ini peristiwa langka bahkan pertama kali dalam sejarah republik ini. Karena itu kami di wanti-wanti oleh pimpinan majelis untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini untuk kepentingan bangsa dan negara tentunya," ucap Benny.










